CONTOH SKRIPSI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNPATTI

STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA AMBON

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik

guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Pemerintahan

OLEH :

                            AGUSTHINUS K. UNIWALY                           

NIM. 2011 - 23 - 148

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

2015

MOTTO

“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,  Mintalah  apa saja yang kamu kehendaki,  dan kamu akan menerimanya.” (Yohanes 15-7)

PERSEMBAHAN

Folded Corner: Skripsi ini dengan tulus dan penuh kebanggaan sebagai ungkapan syukur dan cinta yang tak terhingga, maka dengan ketulusan hati yang paling dalam , Penulis persembahkan skripsi ini kepada ; Ibundaku Johana Uniwaly/letlora, dan juga keluarga besar uniwaly yang dengan penuh kasih sayang selama ini mendukung penulis dalam menempuh hidup untuk meraih cita-cita, serta almamater tercintaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura sebagai terimah kasih

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini merupakan akhir dari perjuangan penulis guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon.

Proses berlansungnya pembelajaran cukup lama dan tidak sedikit tantangan dan hambatan yang penulis hadapi. Untuk itulah maka penulis merasa sangat patut untuk memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan Lahir dan Bathin baik selama dalam mengikuti proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari sungguh bahwa dalam penulisan ini masi jauh dari kesempurnaan, dan tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan ini tidak mencapai tahap sebagimana mestinya. Maka untuk itu penulis merasa perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang dengan kerelaan hati dapat membantu penulis baik secara moril maupun materil hingga terselesainya penulisan ini dan ucapan terima kasih terutama kepada :

1. 1.        Bapak Prof. Dr. Th. Pentury, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Pattimura, beserta staf dan seluruh civitas akademik Universitas Pattimura.
2. 2.        Bapak Drs. J. Madubun, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura beserta staf Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimbah ilmu di lembaga yang tercinta ini.
3. 3.        Ibu Dra. Normawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Bapak, Dr.A. Tapi Oyihoe M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, yang banyak memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan sampai pada penulisan Skripsi.
4. 4.        Bapak Drs. J. Madubun, M.Si selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhtar, S.Sos, M. A selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam mengarah dan membimbing penulis hingga terselesainya skripsi ini.
5. 5.        Bapak Ronald Alfredo, S.Sos, M,Kom Selaku Penasehat Akademik yang telah mendampingi penulis dalam masa-masa perkuliahan hingga selesai.
6. 6.        Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama di bangku perguruan tinggi.
7. 7.        Bapak Phill. M. Latumaerissa, S.Pd selaku ketua DPC dan Bapak Rustam latupono S.Pi selaku sekertaris umum DPC kota Ambon, Partai Gerakan Indonesia Raya dan para tokoh-tokoh politik yang telah membantu penulis dalam rangka pengumpulan data.
8. 8.        Rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Nehemia Uniwaly dan ibundaku Juliana Letlora. Yang telah membentukku menjadi seseorang yang berpribadi.
9. 9.        Rasa terimah kasih kepada Omku, om Willem Uniwaly beserta keluarga, Om Veky romer Beserta keluarga, om Etus Uniwaly, Om Nadus Uniwaly, Bapak Oti Letlora, Bapak Yoram Hematang dan Mama Evi hematang dan juga  kakak Yapie Lewier dan kakak Gillian Lewier Yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil hingga terselesainya penulisan ini.
10. 10.    Terima kasih kepada Mama Saraniku, Mama Ita Lewier dan Bapak Deky Lewier, yang selalu memberikan motivasi atas terselesainya penulisan ini.
11. 11.    Ucapan terima kasih kepada kakak Mon unmehoapa, kakak Josthi Hematang, kaka Rio Hematang, Adik Velia Uniwaly, Adik Mendo Uniwaly, Adik keke Uniwaly, adik Ici Uniwaly, adik jois Romer, adik Boby Lewier, adik Ella Lewier, Adik Aved unmehoapa, dan Teman Randy metanfanuan, serta semua basudara yang berada di letwurung. Yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan studi.
12. 12.    Ucapan terima kasih kepada Bapak, Drs. Wahab Tuanaya, M.Si, Papa Mos Talakua, yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
13. 13.    Ucapan terima kasih kepada Sahabat-sahabatku Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, Sam Urlaly, Allan Kufla, Marjon Galouw, Juan Batuwael, Gad Nanlesy, Lita Fun, Claudia leleluya, ongen Rahajan, Enya Hukunala (ketua Klas), Naly Rospanah, Heny watilete, Desi makapuan, Lany sasake, nuken kapioru, Darius mose, marzel Halapiry, dan masih banyak lagi yang penulis tak sempat menyebutkan satu persatu, atas bantuannya selama penulis menyusun skripsi ini sampai selesai.
14. 14.    Ucapan terima kasih kepada bapak Tos Ilery dan Ibu (Ongka/raja Resetlement Marehunu-Nuweletetu beserta staf, kakak Desi Ilery, kakak Morgan kilay, adik Tito, Dan mama sin maalalu, Bapak Came Kilay, Bapak neles Talaksoru, Bapak Koe Kokorule dan seluruh masyarakat Nuweletetu Kecamatan Amahei. Yang telah memberikan motivasi dan do’a kepada penulis dalam melaksanakan pendidikan selama ini.
15. 15.    Ucapan terima kasih kepada Teman-teman KKN waipiaku, Icat Damatety, Ridwan Luhulima, Demas Okmemera(Wate Ilery), maya lunmisay(Pucuk), Jan Papadak, Andre Slarmanat,(Abu Came)  Nita Matinahoru, Kiky siahaya, Crestian solisa, Elfis Djelau, vany, dan Teman di Waipia Jemy, kakak toni Talaksoru, kakak Niko, kakak Boby Talaksoru, Adik Ayu, adik epin, Adik Dian Lamelubun, Adik Alter Leloltery, adik Lisa Maalalu, Adik Leny Talaksoru, Adik Kobloy.
16. 16.    Almamater tercinta sebagai tanda baktiku.

Akhirnya dengan penuh rasa haru penulis pulangkan jasa baik kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan harapan semoga mendapat imbalan dari-Nya sesuai dengan amal bakti yang telah diberikan.

Ambon, 15 Februari 2012

                                                                                    Penulis

Agusthinus K Uniwaly

BAB I

PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang

Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan pemerintahan dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah sistem pemerintahan yang demokratis mengisyaratkan elemen-elemen dalam masyarakat harus diakomodir, aspirasi dan kepentingan yang tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, status sosial, ekonomi maupun gender. Mereka warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik kenegaraan dikarenakan partisipasi politik nmerupakan prasyarat yang mutlak dalam dalam sebuah sistem politik yang demokratis.

Demokrasi lebih sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi pemerintah hanyalah salah satu unsur hidup yang berdampingan dalam suatu struktur sosial dalam lembaga-lembaga yang berfariasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwuujudan nyata demokrasi dalam praktek masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menemukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan disisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orintasi, nilai-nilai untuk memperoleh kekuasaan politik.

Partai politik juga merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis yang dimana salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyak masyarakat yang pendidikan politiknya sangat minim atau rendah.

Partai politik adalah yang bertugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan juga bagi para kader-kader partai politik. Partai politik tidak hanya memperhatikan saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dulupakan dan dibubarkan tanpa adanya proses evalnuasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus menerus. Tetapi kenyataannya partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite politk dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, partai politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasi segala sesuatu yang berkenan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat agar agar mereka sadar akan peran dan fungsi  serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi dan program peserta pemilu. Pada prakteknya kampanye terbuka hanya bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga negara secara politik. Hal tersebut disertai dengan kecenderungan pasif dan mudahnya dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari pada elite politik. Berakhirnya kemeriahan kampanye terbuka atau rapay umum partai politik, meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan pada pesta demokrasi kali ini yaitu pendidikan politik bagi warga negara.

Kampanye rapat umum harusnya menjadi sarana kontrak politik melainkan bukan sebagai pesta hiburan. Dapat dikatakan dengan berakhirnya rangkaian pemilu, maka berakhir pula penetrasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan kehidupan mereka selama lima tahun kedepan. Sebuah proses demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan.

Pemahaman masyarakat hingg saat ini masih banyak beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis ketika berhasil duduk pada jabatannya, untuk mencegah hal seperti ini sehingga pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dan juga bagi para kader partai politik.

Sebagai salah satu partai yang besar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memandang perlu dilakukannya pendidikan politik kepada masyarakat dan juga kepada kader-kadernya. Hal ini dipandang berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa orde baru dimana carut marut wajah partai dan bangsa indonesia adalah sebuah hasil proses sejarah bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas khususnya sepanjang Orde Baru.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga meyakini bahwa pembelengguan selama ini yang membuat rakyat menjadi apolitik, yang hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali membangkitkan kiesadaran politik rakyat, melihat hal itu, maka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai organisasi partai politik dan seluruh kadernya merasa harus memberikan pendidikan diharapkan mampu memfasilitasi pendidikan politik tersebut melalui penyisipan materi pada kegiatan politik bersama dengan masyarakat.

Fenomena yang nyata yang dilakukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sistem rekrutmen dimana kader-kader muda dianggap berpotensi direkrut untuk mengisi posisi yang ideal di dalam kepengerusan partai. Dalam hal pendidikan politik tersebut adalah agar rakyat menjadi subyek politik, menjadi pilar-pilar utama dalam pentas perpolitikan nasional bukan menjadi objek politik yang harus disertakan dalam kegiatan politik setiap menjelang pemilu.

Terlepas dari itu, partai politik merupakan merupakan salah satu institusi politik yang melakukan pengemblengan terhadap kader yang ingin berkiprah di dunia politik, karenanya proses internalisasi ideologi politik merupakan keharusan dalam tahapan pendidikan politik. Kalau partai melewati tahap ini tidak mungkin ada kutu loncat itu. Hilangnya nilai-nilai dasar yang ditanamkan partai kepada para kadernya akan mengakibatkan para kader menentukan pilihan-pilihan pribadinya kapan saja, sehingga mudah sekali loncat kesana dan loncat kesini.

Kegagalan pendidikan politik tidak hanya terjadi pada partai-partai baru, bahkan parpol besar seperti Partai Golkar, dan PDI-P pun juga mengalami perpecahan dalam sikap politiknya. Ketidaksamaan ideologi politik kader partai membuat masing-masing politisi terlihat asyik dengan dunianya sendiri-sendiri. Tak jarang ditemukan ada dua sikap berbeda dari kader yang berasal dari satu parpol, pada hal yang dihadapinya sama. Akibat lebih jauh dari kegaglan pendidikan politik partai adalah proses rekrutmen dan seleksi kader yang sembarang. Imbas dari proses rekrutmen dan seleksi kader yang serampangan adalah wajah parlemen yang tidak menunjukan keunggulan kualitas.

Begitu pula pendidikan politik sangatlah penting bagi para kader dalam melihat situasi masyarakat yang pendidikan politiknya masih minim. Pendidikan politik bagi para kader parpol diperuntukan agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang mempunyai daya juang dan cinta akan tanah air.

Melihat kenyataan seperti diatas, maka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melakukan kegiatan dengan mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun kaderisasi untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penguatan ideologi dan perluasan basis kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dilakukan secara terukur dan intensif. Kegiatan TOT yang dilaksanakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan rangkain proses pengkaderan partai yang mendasar dan tujuannya mencetak instruktur bahkan narasumber pada kegiatan karakter kader yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kegiatan pengkaderan tersebut bukanlah pekerjaan mudah mengingat diperlukan komitmen, ketekunan, kerja keras dan sinergitas dari seluruh keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra).

Begitu juga dengan pendidikan politik bagi para kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan dengan tujuan mendidik kader dalam memahami pertain politik dan memahami tujuan negara. Dalam kerangka berpikir yang demikian, maka partai politik dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai instrument of political education dengan baik dan benar. Seyogyanya kiprah partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat dimana salah satu fungsi partai adalah melakukan pendidikan politik.

Masih banyak para kader diberbagai partai yang baik, termasuk yang mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi. Yang dibutuhkan sekarang adalah proses pendidikan politik yang baik oleh kader partai plitik yang memang memahami tujuan dari negra ini.  Oleh karena itu, hal yang perlu diketahui bahwa pemimpin bangsa bukan hasil individual, hasil penentuan diri dan pilihan bebas setiap orang.  Pemimpin bangsa adalah kombinasi antara potensi alamiah, penentuan diri, dan pendidikan politik yang diterima dari masyarakatnya termasuk melalui partai politiknya. Atas dasar itu,  partai politik harus menyiapkan kadernya melalui pendidikan politik yang sehat.

Partai politik memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk memberi informasi-informasi atau nilai atau pendidikan politik kepada masyarakat dan juga kepada para kader dari partai politik.  Dengan melihat fenomena yang telah diuraikan diatas, maka pendidikan politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kota Ambon menarik untuk diteliti karena mengingat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :

1.    Praktek kaderisasi partai politik yang masih jauh dari harapan

2.    Banyaknya kader-kader partai politik instan yang marak sekarang ini tanpa dasar pendidikan politik yang memadai

3.    Masih ada kader-kader partai politik berpindah ke partai politik lain

Partai politik memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk memberi informasi atau pendidikan politik bagi masyarakat dan juga bagi para kadernya. Oleh karena itu, dengan bersandar pada pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : “STUDI PENDIDIKAN POLITIK DI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA AMBON.”



B.       Permasalahan 

Bertolak dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan penelitian yang dirumuskan untuk dipecahkan dalam penelitian ini adalah : Sejauhmana  pendidikan politik di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon ?



C.      Pembatasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis membuat pembatasan masalah pada  sejauhmana pelaksanaan pendidikan politik di Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Ambon (Gerindra), yang di fokuskan pada : sistem pengkaderan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), peningkatan kapasitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), implementasi sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra), dan Output dari sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra).



D.      Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  dari penelitian ini dapat dikemukakan  sebagai  berikut :

a.    Untuk memahami sejauhmana pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon.

b.    Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.



E.       Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai :

a.    Kontribusi pemikiran bagi partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan khususnya bagi kader-kadernya.

b.    Bahan preferensi kepustakaan, yang dapat digunakan untuk menambah informasi menyangkut objek penelitian yang sama tentang pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon. 

c.    Bahan informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pemerintahan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon.



F.       Kerangka Teori

             Untuk mengawali suatu riset penelitian keberadaan teori sangat diperlukan. Pasalnya merupakan landasan umum bagi suatu penyelidikan. Dimana, teori mempunyai peranan yang vital skaligus strategis guna menentukan hubungan antara fenomena sosial yang akan diteliti. Menurut Labovitz dan Hagedorn (2010), teori adalah ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. (Labovitz dan Hagedorn, 2010 : 1).  Guna memberikan pemaham tentang permasalahan  yang diteliti, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni: (a) pendidikan politik, (b) partai politik, dan (c) fungsi rekrutmen politik, antara lain sebagai berikut :

a.    Pendidikan Politik

            Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political sucialization. Istilah political sosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

            Menurut Surbakti (1999:117) sebagaimana dikutip Mashuri (2011 : 1), dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti bahwa: sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

            Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

            Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada".

            Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian (1981:235) yang mengatakan bahwa: "pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".

            Rusadi Kartaprawira (1988 : 54) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anugota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

b.   Partai Politik

Kata partai berasal dari kata pars dalam bahasa Latin, yang berarti “bagian”. Dalam kamus bahasa Inggris, kata party berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama. Berbeda dengan pengertian kata, partai (party) sebagai istilah umumnya tidak dibedakan oleh ilmuan politik dari istilah umumnya tidak dibedakan oleh ilmuan politik dari istilah partai politik (political party). (Hamid, 2008 : 5).

Terlepas dari itu, partai politik merupakan komponen penting dari system politik modrn, yang bersendikan perwakilan politik. Karena itu partai politik menjadi komponen penting dari struktur politik Gerakan Indonesia Rayais, yang menjadi perantara antara penguasa dan warga Negara yang memilih penguasa tersebut. Semakin Gerakan Indonesia Rayais sebuah Negara, kian mungkinlah partai politik melaksanakan fungsi uatamanya. (Poerbopranoto, 1975 : 62).

Neumman (1984 : 4) menyatakan bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengedalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dengan begitu partai itu merupakan perantara yang besar yang menghubungan kekuatan-kekuatan dan ideology-ideologi social dengan lembaga-lemaga yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. (Neumman, 1984 : 4).

Hal senada dikatakan Soltau (1984 : 7) bahwa, partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilij bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Pada sisi lain Irish dan Frank (1984 : 8) menyebutkan bahwa partai politik adalah persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi, dan mengontrol jabatan-jabatan politik. Sementara itu Corry dan Abraham (1984 : 8) menyebutkan bahwa, partai politik adalah merupakan suatu perkumpulan sukarela yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Carl J. Friedrich(1984 : 8)  mengemukakan bahwa, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

Sementara itu Surbakti (2007 : 114) menyebutkan bahwa, partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pimpinannya. Menurut Budiardjo (2008 : 397) bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara sendiri maupun dengan berkoalisi dengan partai lain, dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum. (Surbakti, 2007 : 114).

c.    Fungsi Rekrutmen Politik

     Fungsi rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.  Disamping itu rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi mereka siapakah di antara para anggotanya yang diperkirakan dapat dicalonkan menjadi pemimpin. (Haryanto, 1984 : 19).

Sementara itu, menurut Harun dan Sumarno (2006 : 161) bahwa, fungsi rekrutmen politik adalah untuk mencari anggota baru agar dapat berperan serta dalam proses politik. Dengan fungsi rekrutmen ini membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut aktif dalam bidang politik. Adanya rekrutmen dapat dapat menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin (leadership selection).

Sedangkan menurut Gatara dan Said (2007 : 228) bahwa fungsi rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dari sini, partai politik memiliki peranan penting dalam mempersiapakan kader partai untuk figur nasional untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden.

Pada sisi lain, Surbakti (2007 : 118) bahwa, fungsi rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengenkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Lebih lanjut Putra (2003 : 13) mengatakan bahwa fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki seuatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Kemudian Budiardjo (2008 : 408) mengatakan bahwa fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasiobnal yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyak orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.  Menurut Budiardjo (2008 : 408) mengatakan bahwa ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu :

1.    Melalui kontak pribadi

2.    Persuasi

3.    Ataupun cara-cara lain



G.      Defenisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1980) yang dimaksudkan dengan definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan pengertian tentang cara mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Untuk mengukur variabel tunggal dalam penelitian ini maka dirumuskan indikator-indikator sebagai berikut :



a.       Sistem pengkaderan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

b.      Peningkatan kaspitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

c.       Implementasi sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)

d.      Output dari sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)



H.      Metodologi Penelitian

a.    Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Menurut  Bagong Suyanto dan Sutinah (2006 : 20) metodologi deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Dimana metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian degan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

b.   Lokasi Penelitian

                      Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Cabang (DPC)  Partai Gerakan Indonesia Raya Kota (Gerindra) Ambon.

c.    Informan

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, pada penelitian deskriptif kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.  Sebab penelitian deskriptif kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel di dalam penelitian deskriptif kualitatif tidak dinamakan responden tetapi dinamakan narasumber, partisipan, dan  informan. (Sugiyono, 2003 : 11).

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam seperti : (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2006 :171). Menyangkut daftar informan utama, kunci dan informan tambahan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :
d.   Teknik Penentuan Informan                                             

                 Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan yang diamati dan diwawancarai secara bergulir secara internal (interviewed internally rolling) dalam tubuh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yakni :

         Tabel 1. Informan Kunci, Informan Utama, dan Informan Tambahan

Nama Target
Status
Alasan PemilihaN
Ketua DPC Partai Gerindra Kota AmboN
Informan Kunci
   

Untuk  mengetahui tanggapan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon tentang pelaksanaan pendidikan politik di Partai Gerindra Kota Ambon

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Ambon
   

Informan Utama
   

Untuk  mengetahui tanggapan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Ambon tentang pelaksanaan pendidikan politik di Partai Gerindra Kota Ambon

Pengurus Partai Gerindra Kota Ambon
   

Informan Tambahan
   

Untuk  mengetahui tanggapan Pengurus  Partai Gerindra Kota Ambon tentang pelaksanaan pendidikan politik di Partai Gerindra Kota Ambon

Anggota DPC Partai Gerindra Kota Ambon
   

Informan Tambahan
   

Untuk  mengetahui tanggapan Anggota DPC Partai Gerindra Kota Ambon tentang pelaksanaan pendidikan politik di Partai Gerindra Kota Ambon

            Sumber data , hasil analisis peneliti,  2015

e.    Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini direcanakan akan diperoleh dari pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber pertama. Sedangkan  data sekunder yaitu data pelengkap yang di ambil dari dokumen-dokumen yang valid untuk membantu penelitian ini.

f.     Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.    Wawancara (interviuw) yaitu, mengadakan tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan informan dan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.

2.    Observasi (mengamati)  langsung (partisipasi observation) dimaksudkan untuk mengamati dan melakukan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena menyangkut objek penelitian.
I.         Teknik Analisis Data

              Data-data yang dikumpul kemudian diproses dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni,  dengan menghasilakn data diskriptif analisis, apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan selanjutnya dicermati dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

              Dengan demikian analisis kualitatif ini memberikan penafsiran terhadap data-data yang ada, setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisa dan disajikan sesuai dengan variabel-variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, untuk selanjutnya mendapat gambaran yang jelas tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik di  Partai Gerakan Indonesia Raya Kota (Gerindra) Ambon.
J.        Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab  I     :     Merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Permasalahan Pokok, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Operasional, Metodologi Penelitian, Teknik Analisa Data, dan Sistematika  Penulisan.

Bab   II  :      Merupakan Bab Kerangka Teori yang meliputi Uraian    Kerangka Teori.

Bab  III  :     Merupakan Bab Gambaran Umum, yang menguraikan diskripsi Lokasi Penelitian.

Bab  IV  :     Merupakan Bab Analisis yang meliputi Hasil dan Analisis Data terhadap indikator-indikator variabel tunggal.

Bab V   :       Merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

BAB  III

GAMBARAN UMUM LOKASI  PENELITIAN
Untuk mengetahui  gambaran umum  lokasi penelitian  pada Sekretariat DPC Partai  Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon,  pada   bab  ini akan diberikan  diskripsi  menyangkut : (a) sejarah Partai Gerindra,  (b) Sejarah Partai Gerindra Kota Ambon, (c) jati diri Partai Gerindra, (d) ikrar kader Partai Gerindra, (e) jati diri kader Partai Gerindra, (f) 8 program aksi Partai Gerindra dan (g) gerakan revolusi putih, dan (h) identitas responden.

A.      Sejarah Partai GERINDRA

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya.

Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tudingan mencuri benda-benda purbakala dari Museum radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,“ kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia.

Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: “The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.” Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.“ terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART , akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Nah, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

       Kisah Gerindra dan Kepala Garuda

Memberi nama partai politik gampang-gampang susah. Karena nama partai berkaitan dengan persepsi yang akan diingat oleh masyarakat selaku konstituen. Sebelum nama Gerindra muncul, para pendiri partai ini seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi Pr juga harus memikirkan nama yang tepat. Ketika itu di Bangkok, Thailand, mereka berkumpul untuk acara Sea Games Desember 2007, demi mendukung tim indonesia, terutama polo dan pencak silat yang berhasil lolos untuk dipertandingkan di sana.

Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia). Namun ajang kumpul-kumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membahas nama dan lambang partai. Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasio-nalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. tersebutlah nama “Partai Indonesia Raya”. Nama yang sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. “Kalau begitu pakai kata GERAKAN, jadi Gerakan Indonesia Raya,” ucap Hashim penuh semangat. Peserta rapat pun kemudian menyetujuinya. Selain gampang diucapkan, juga mudah diingat: Gerindra, begitu bila disingkat. Nah, setelah persoalan nama selesai, tinggal soal lambang. Lambang apa yang layak digunakan?

Muncul ide untuk menggunakan burung garuda. Namun, ini lambang yang sudah banyak digunakan partai lain. apalagi simbol Pancasila yang tergantung di dada garuda, mulai dari bintang, padi kapas, rantai, sampai kepala banteng dan pohon beringin, sudah digunakan oleh partai yang ada sekarang. Untuk menemukan lambang yang tepat, Fadli Zon mengadakan survei kecil-kecilan.

Hasilnya, sebagian masyarakat justru menyukai bila Gerindra menggunakan lambang harimau. Harimau adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan lawan bila mengaum. Namun, Prabowo memiliki ide lain, yakni kepala burung garuda, ya hanya kepalanya saja. Gagasan itu disampaikan oleh Prabowo sendiri, yang juga disetujui oleh pendiri partai yang lain.

             

                       Gambar 1. Logo Partai Gerindra



Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal sekarang. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika iklan kampanye gencar dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi latar belakang sehingga para penonton merasa tergugah dengan iklan tersebut. (http://partaigerindra.or.id, 2012 :1-5).

B.       Sejarah Partai GERINDRA Kota Ambon

Setelah Partai Gerindra dideklarasikan pada 6 Februari 2008 di Jakarta diikuti pula dengan deklerasi Partai Gerindra di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di tanah air.  Tidak luput pula di Maluku, guna menyiapkan inprastruktur partai menghadapi Pemilu Legislatif 2009, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra  di Jakarta mempercayakan salah satu  pengusaha yakni, Amir Gaus Latuconsina membentuk Partai Gerindra di Maluku, dan pada 6 Februari 2008 Partai Gerindra Wilayah Maluku di deklerasaikan di Kota Ambon.

Pembentukan Parftai  Gerindra  Kota Ambon dilaksanakan seiring  dengan pembentukan  Gerindra Wilayah  Maluku.  Di Kota Ambon pembentukan Partai Gerindra dipelopori oleh Philip Latumeirisa, Rustam Latupono, S.Pi, Sukri Angkotasan, SE dan sejumlah tokoh lannya yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Mereka ini yang kemudian bahu-membahu membentuk inprastruktur partai  dan sumber daya manusia partai dari level Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kota Ambon guna menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Penyiapan inprastruktur Partai Gerindra dan sumber daya manusia partai dari level Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kota Ambon guna menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 membuahkan hasil.

Pasalnya Partai Gerindra yang merupakan partai politik yang mengikuti Pemilu 2009 sukses menempati urutan ketiga perolahan suara, dengan meraih 3.962 dengan memperoleh 2 kursi di DPRD Kota Ambon.  Sedangkan pada Pemilu 2014 Partai Gerindra memperoleh 977.947 suara dengan meraih  4 kursi di DPRD Kota Ambon. Tentang perolehan suara Partai Gerindra Pada Pemilu 2009
   


                   Sumber data, KPUD Kota Ambon, 2015

Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 mendatang Partai Gerindra di Kota Ambon hadir dengan program-program yang pro rakyat dan pro lingkungan. Adapun program Partai Gerindra di Kota Ambon yang pro rakyat yakni ; pengadaan Unit Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) serta penyerahan sejumlah unit ambulans guna membantu masyarakat Kota Ambon mendapat pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan program Partai Gerindra di Kota Ambon yang pro lingkungan yakni ; kegiatan penanaman 100 pohon. Penanaman 100 pohon tersebut dilaksanakan di Gunung Nona.

Dengan program-program populis yang pro rakyat dan pro lingkungan tersebut,  diharapkan akan berdampak terhadap simpati pemilih di Kota Ambon guna mencontreng Partai Gerindra pada Pemilu 2014 mendatang. Sehingga bisa menaikan jumlah suara dan jumlah kursi Partai Gerindra di Kota Ambon dan di DPRD Kota Ambon.



C.      Jati Diri Partai GERINDRA

Berdasarkan dokumen Manifesto Partai GERINDRA, jati diri Partai GERINDRA adalah: Kebangsaan (nasionalisme). Partai GERINDRA adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentosa .

Kerakyatan. Partai GERINDRA adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupannya utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi kehidupan kegiatan ekonominya.

Religius. Partai GERINDRA adalah partai yang memegang teguh nilai‐nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing‐ masing. Nilai‐nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.

Keadilan Sosial. Partai GERINDRA adalah partai yang mencita‐citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

D.    Ikrar Kader Partai GERINDRA

Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa, untuk mewujudkan cita cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia, diatas kepentingan pribadi maupun golonganSenantiasa setia kepada cita cita luhur partaiTunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai, serta menjaga kehormatan, martabat, dan kekompakan partai

E.     Jati Diri Kader Partai GERINDRA

Kami kader Partai Gerindra adalah patriot pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada ibu pertiwi, bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia.

Kami kader Partai Gerindra adalah ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang partai, uang rakyat ataupun uang negara.

Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati ketua, sesepuh, dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai bangsa merdeka.

Kami kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin, dan kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kami kader Partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat BHINNEKA TUNGGAL IKA yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, dan apapun latar belakang sosialnya.

Kami kader Partai Gerindra adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan kita.



F.       8 Program Aksi Partai GERINDRA

Selain mensosialisasikan visi dan misi, pada Pemilu 2009 Partai GERINDRA gencar mempromosikan 8 Program Aksi. Isi dari 8 Program Aksi tersebut adalah sebagai berikut :

1.    Menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri

2.    Mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.

3.    Menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan

4.    Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.

5.    Menghentikan penjualan aset negara yang strategis atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.

6.    Meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.

7.    Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana dari hasil ekspornya di bank dalam negeri.

8.    Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah

9.    Melaksanakan ekonomi kerakyatan

10.     Mencetak 2 juta Ha lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.

11.     Mencetak 4 juta Ha lahan untuk aren (bahan baku bio etanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang.

12.     Membangun pabrik pupuk urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton.

13.     Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.

14.     Membangun sarana transportasi massal.

15.     Meningkatkan perdapatan per kapita USD 2.000 menuju USD 4.000

Delapan Program Desa

1.    Listrik Desa

2.    Bank dan lembaga keuangan desa.

3.    Koperasi desa, lumbung, desa, pasar desa.

4.    Air bersih desa.

5.    Klinik desa.

6.    Pendidikan desa.

7.    Infrasruktur pedesaan dan daerah pesisir.

8.    Rumah sehat pedesaan.

Memperkuat Sektor Usaha Kecil

1.    Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan dan pedagang kecil.

2.    Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.

3.    Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai undang-undang.

4.    Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran (TKI).

       Kemandirian Energi

1.    Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).

2.    Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bio etanol dan pabrik DMe (pengganti LPG).

3.    Membuka 2 juta hingga 4 juta Ha hutan aren dengan sistem tanaman tumpang sari untuk produksi bahan bakar etanol, sebagai pengganti BBM impor.

4.    Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta Ha hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt etanol/tahun).

      Pendidikan dan Kesehatan

1.      Mencabut undang-undang bahan hukum pendidikan.

2.      Pencabut pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran tiap tahun.

3.      Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa per tahun.

4.      Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana).

5.      Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas.

6.      Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.

7.      Menggerakkan revolusi putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin.

      Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

1.      Melakukan penghijauan kembali 59 juta Ha hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.

2.      Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.

3.      Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.

4.      Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.



G.      Gerakan Revolusi Putih

Gerakan Revolusi putih adalah salah satu komponen utama dari 8 Program Aksi Partai GERINDRA, yang digencarkan oleh setiap elemen Partai GERINDRA. Gerakan ini dimulai dari kesadaran bahwa konsumsi susu per kapita di Indonesia berada pada deretan terbawah di Asia Tenggara maupun negara berkembang lain. Misalkan, konsumsi susu per kapita di Indonesia pada tahun 2010  adalah 11,84 liter. Artinya, rata-rata orang Indonesia minum 32,44 mililiter atau 2 sendok makan per hari. Konsumsi per kapita di Malaysia, Singapura, dan India tahun lalu masing-masing 50,26 liter, 47,35 liter, dan 45,43 liter. Di Vietnam dan Filipina, konsumsinya 14,05 liter dan 12,35 liter.

Meniru gerakan White Revolution yang dipelopori oleh Dr Kurien di India, yang telah sukses menjadikan India sebagai negara produsen dan konsumen susu terbesar di dunia, Partai GERINDRA mempromosikan kepemilikan sapi atau kambing perah bagi keluarga miskin di pedesaan agar dapat swasembada susu, dan pembagian susu oleh mereka keluarga mampu ke keluarga miskin di perkotaan.  Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo diketahui membiayai film dokumenter berjudul Hungry is the Tiger atau Harimau yang Lapar, yang mengangkat isu Revolusi Putih.(www.wikipedia.or.id, 2012 : 1-5).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

            Pada Bab III telah diuariakan tentang gambaran umum lokasi penelitian,  pada Bab IV ini akan diulas aspek-aspek  menyangkut Pendidikan Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Aspek-aspek tersebut mencakup :

a.    Sistem pengkaderan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

b.    Peningkatan kapasitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

c.    Implementasi sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)

d.   Output dari sistem kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)

Partai politik adalah yang bertugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan juga bagi para kader-kader partai politik. Partai politik tidak hanya memperhatikan saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dulupakan dan dibubarkan tanpa adanya proses evalnuasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus menerus. Tetapi kenyataannya partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite politk dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Pendidiakn politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, partai politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasi segala sesuatu yang berkenan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat agar agar mereka sadar akan peran dan fungsi  serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Pemahaman masyarakat hingg saat ini masih banyak beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis ketika berhasil duduk pada jabatannya, untuk mencegah hal seperti ini sehingga pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dan juga bagi para kader partai politik.

Sebagai salah satu partai yang besar, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memandang perlu dilakukannya pendidikan politik kepada masyarakat dan juga kepada kader-kadernya. Hal ini dipandang berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa orde baru dimana carut marut wajah partai dan bangsa indonesia adalah sebuah hasil proses sejarah bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas khususnya sepanjang Orde Baru.



A.      Sistem Pengkaderan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  merupakan tipologi partai kader. Hal ini dikarenakan memiliki sistem pengkaderan yang berjenjang, dan mengutamakan kualitas kader.  Karena itu, sistem pengkaderan yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  rata-rata menghasilkan kualitas kader yang baik.

Terlepas dari itu, pengkaderan sangat penting bagi keberlangsungan hidup organisasi partai, praktek kaderisasi partai politik saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan, karena kegagalan kaderisasi tersebut banyak partai politik melahirkan kader-kader partai politik yang isntan. Kader partai politik yang instan inilah yang membuat kualitas anggota DPR/DPRD di Indonesia tidak baik.

Matinya kaderisasi di tubuh partai politik karena partai tidak memiliki ideologi dan visi yang jelas, maka dari itu sangat sulit untuk merekrut anggota yang berkualitas. Dalam perekrutan perlu pesan yang dapat menarik perhatian orang, dan dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dalam partai. Tanpa dasar ideologi yang kuat pesan yang meyakinkan sangat sulit dikembangkan.

Sebagimana disebutkan sebelum, salah satu tugas utama partai politik adalah melakukan kaderisasi. Pasalnya melalui kaderisasi merupakan sarana untuk menyiapkan calon-calon pengurus partai, yang bakal menggantikan pengurus-pengurus partai yang ada dalam struktur kepengurusan. Sehingga proses promosi kader partai yang muda untuk menggantikan kader partai yang sudah tua.  Pergantian itu, dilakukan  demi keberlangsungan regenerasi partai politik secara simultan. Karena itu, jika tanpa adanya kaderisasi tentu akan sulit dilakukan regenerasi dalam tubuh partai politik.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan keadaan pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam melakukan pengkaderan terhadap anggotanya, dilakukan sesuai dengan sistem pengkaderan yang selama ini dilakukan oleh Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  Terkait dengan hal dimaksud, berikut wawancara peneliti dengan Phil Latumaerissa Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 15 Juli 2014 di Ambon bahwa :

“Dalam organisasi DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melakukan rekrutmen kader melalui suatu sistem yang sudah ada. Dimana dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam aturan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dalam sistem pengkaderan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjukan bahwa sistem kaderisasi yang dilakukan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang dalam tubuh partai. Dimana jika itu anggota partai biasa maka akan diikutkan dalam bentuk sistem pengkaderan dasar. Jika itu anggota partai yang sedang menduduki kepengurusan partai, maka akan diikutkan mengikuti sistem pengkaderan level pimpinan.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, dalam organisasi DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melakukan rekrutmen kader melalui suatu sistem yang sudah ada. Dimana dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam aturan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dalam sistem pengkaderan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjukan bahwa sistem kaderisasi yang dilakukan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang dalam tubuh partai. Dimana jika itu anggota partai biasa maka akan diikutkan dalam bentuk sistem pengkaderan dasar. Jika itu anggota partai yang sedang menduduki kepengurusan partai, maka akan diikutkan mengikuti sistem pengkaderan level pimpinan.

Terlepas dari itu, dengan sistem kaderisasi yang dilakukan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang dalam tubuh partai, maka akan didapatkan  kader-kader partai yang berkualitas, yang memulai kariernya secara berjenjang. Hal ini akan  mematangkan kader-kader partai yang memulai langkah politiknya secara berlahan-lahan. Sehingga tatkala menduduki posisi puncak di kepengurusan partai, maka kader-kader itu sudah matang dalam mengelolah partai. Terkait dengan sitem pengkaderan yang dilakukan oleh DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) , berikut wawancara peneliti dengan  Ema Tuankotta salah seoran kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 16 Juli 2015 di Ambon, bahwa :

“Sistem pengkaderan yang dilakukan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sudah dilakukan melalui sistem yang baku yang selama ini berlaku dalam tubuh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang dilakukan dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang kader pada tubuh partai.  Kalau seseorang memiliki keanggotaan partai biasa, maka yang bersangkutan akan diikutkan dalam bentuk sistem pengkaderan dasar. Sebaliknya kalau itu anggota partai yang sedang menduduki struktur kepengurusan partai sesuai levelnya dari pimpinan anak cabang (PAC), ranting dan DPC, maka akan diikut sertakan dalam mengikuti sistem pengkaderan level pimpinan.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, sistem pengkaderan yang dilakukan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sudah dilakukan melalui sistem yang baku yang selama ini berlaku dalam tubuh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang dilakukan dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang kader pada tubuh partai.  Kalau seseorang memiliki keanggotaan partai biasa, maka yang bersangkutan akan diikutkan dalam bentuk sistem pengkaderan dasar. Sebaliknya kalau itu anggota partai yang sedang menduduki struktur kepengurusan partai sesuai levelnya dari pimpinan anak cabang (PAC), ranting dan DPC, maka akan diikut sertakan dalam mengikuti sistem pengkaderan level pimpinan.



B.       Peningkatan kaspitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Pengelolaan keanggotaan sebuah partai merupakan bagian yang sangat mempengaruhi kualitas anggota partai politik. Pengelolaan keanggotaan sulit diketahui karena partai menganggap pengelolaan anggota partai sebagai urusan internal partai politik yang tidak perlu diketahui masyarakat luas dan enggan untuk diperbincangkan. Kerap tidak disadari bahwa untuk menciptakan sebuah demokrasi yang berkualitas diperlukan proses yang terbuka dan tepat dalam rekrutmen, kaderisasi dan proses pencalonan anggota partai sebagai pejabat publik. Sejatinya kualitas dan performa representasi berkaitan langsung dengan pengelolaan keanggotaan partai politik. Proses pengelolaan keanggotaan yang tidak terbuka dan belum berkualitas menyebabkan partai kemudian hanya berorientasi pada agenda jangka pendek yakni pemilihan umum. Partai politik di Indonesia hanya fokus pada satu fungsi saja, yakni sebagai agents of elite recruitment (Imawan 2004, h. 18).

Dalam pemilihan umum, hampir semua partai cenderung mengesampingkan kapasitas dan kontribusi calon bagi proses institusionalisasi partai politik. Keinginan memenangkan pemilihan umum, menyebabkan partai kemudian mengambil jalan pintas dalam mencalonkan pejabat publik dengan memilih “kader instan”. Pilihan mencalonkan pejabat atau mantan pejabat, pengusaha dan selebriti menunjukkan partai tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan keanggotaan, kecuali kemenangan dalam pemilihan umum.

Padahal hal terpenting yakni kapasitas kader, yang menjadi ukuran utama bagi partai politik, sebagai sarana menghasilkan kader-kader partai yang berkualitas, yang kemudian dapat diikutsertakan dalam pemilu. Bukan sebaliknya kapasitas finansial yang menjadi prioritas utama agar seseorang dapat diikusertakan dalam Pemilu. Menyangkut dengan hal ini berikut wawancara peneliti dengan  Rustam Latupono Sekrtaris  DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 16 Juli 2015 di Ambon, bahwa :

“Peningkatan kaspitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui pendidikan dan pelatihan internal secara intens sering kami lakukan. Hal ini kami lakukan agar kader partai memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Sehingga tatkala mengelolah partai, para kader-kader partai itu, akan dapat mengimplimentasikannya secara baik. Bahkan mereka juga akan dapat mengimplementasikannya melalui pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, dengan mampu menuai hasil yang positif dengan sukses untuk menggapai jabatan legislatif dan kepala daerah.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, sistem pengkaderan yang dilakukan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), peningkatan kaspitas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui pendidikan dan pelatihan internal secara intens sering kami lakukan. Hal ini kami lakukan agar kader partai memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Sehingga tatkala mengelolah partai, para kader-kader partai itu, akan dapat mengimplimentasikannya secara baik. Bahkan mereka juga akan dapat mengimplementasikannya melalui pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, dengan mampu menuai hasil yang positif dengan sukses untuk menggapai jabatan legislatif dan kepala daerah.

Kapasita sumber daya manusia (SDM) kader-kader partai politik pada kenyataannya sering dinafikan. Hal ini dapat dilihat dengan lebih diprioritaskannya kapasitas finansial yang dimiliki kader-kader partai politik. Banyak kasus menunjukan kader-kader partai politik yang memiliki basis finansial yang memadai yang kemudian diprioritaskan untuk maju dalam pemilu legislatif dan pemilihan umum kepala daerah. Sementara kader-kader partai politik yang minim basis finansial, tapi memiliki kapasitas SDM justru dinomorduakan untuk maju dalam pemilu legislatif dan pemilihan umum kepala daerah. Padahal peningkatan kapasitas SDM kader partai merupakan kunci keberhasilan dari gerak kemajuan partai. Menyangkut dengan hal ini berikut wawancara peneliti dengan Sukri Angkotasan pengurus Bidang Organisasi dan Pengkaderan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 14 Juli 2015 di Ambon, bahwa :

“Peningkatan kapasitas kader dari waktu ke waktu menjadi perhatian serius dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon. Hal ini dikarenakan gerak kemajuan partai dan eksistensi keberlangsungan partai di panggung politik tergantung kepada kapasitas kader. Pasalnya kapasitas kader partai yang baik, akan mampu digunakan untuk mengelolah partai politik secara baik pula. Atas dasar itu, maka kami memandang peningkatan kapasitas kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon merupakan suatu keharusan yang harus  dilaksanakan sepanjang waktu tanpa hentinya.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, peningkatan kapasitas kader dari waktu ke waktu menjadi perhatian serius dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon. Hal ini dikarenakan gerak kemajuan partai dan eksistensi keberlangsungan partai di panggung politik tergantung kepada kapasitas kader. Pasalnya kapasitas kader partai yang baik, akan mampu digunakan untuk mengelolah partai politik secara baik pula. Atas dasar itu, maka peningkatan kapasitas kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon merupakan suatu keharusan yang harus  dilaksanakan sepanjang waktu tanpa hentinya.





C.      Implementasi Sistem Kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

                 Sistem kaderisasi dibangun untuk menghasilkan profil kader dengan karakteristik yang tertentu, hal ini dilakukan agar dapat diukur keberhasilannya. Kader Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah anggota Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mrupakan tenag inti, dan penggerak partai. Kader merupakan kekuatan inti, pemikir, pembawa gagasan, dan pelaksana yang tangguh, serta harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang berat, memecahkan permasalahan, dan mampu melaksanakan kegiatan yang konkrit, dan menghasilakn prestasi kerja yang maksimal.

                 Secara umum fungsi seorang kader melekat dan terkait erat dengan tugas kepartaian meliputi ;  menjaga mobilitas organisasi dan kesinambungan partai, menjalankan kebijakan partai dalam membangun negara dan masyarakat sesuai dengan doktrin partai, melakukan penggalangan menuju pemenangan politik, menyerap aspirasi masyarakat untuk dirumuskan menjadi kebijakan partai yang harus diperjuangkan.

                 Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fugsi kader, diperlukan kader dengan tipologi, kualifikasi dan jumlah tertentu agar siap mengemban fungsi tertentu, maka dilaksanakan  pendidikan dan latihan 5 (lima) tipologi yaitu ; kader fungsional, kader penggerak partai, kader pemerintahan, kader penggalang, dan kader pengerak territorial desa.

                 Diantara 5 (lima) tipologi pengkaderan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pendidikan dan latihan karaktedes merupakan program kaderisasi, mendapat perhatian utama kerena besarnya jumlah target yang hendak dicapai dan pelaksanaan yang menjangkau sampai desa-desa.

                 Hal yang sama juga dilakukan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tentang hal dimaksud berikut wawancara peneliti  dengan peneliti dengan Phil Latumaerisa Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 14 Juli 2014 di Ambon bahwa :

          “Implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dipraktekkan langsung oleh kader partai dalam mengelolah partai sesuai dengan jenjang struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC. Hal ini kemudian dikonkritkan lagi dalam arena-arena politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah. Salah satu implementasinya yakni keberhasilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dalam meraih 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon.”



                 Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dipraktekkan langsung oleh kader partai dalam mengelolah partai sesuai dengan jenjang struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC. Hal ini kemudian dikonkritkan lagi dalam arena-arena politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah. Salah satu implementasinya yakni keberhasilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dalam meraih 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon.

                 Implementasi sistem kaderisasi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapat dilakukan arena-arena politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah. Jika berhasilan dalam salah satu arena politik, itu menandakan keberhasilan dalam sistem pengkaderan. Namun jika gagal dalam salah satu arena politik, itu menandakan kegagalan dalam sistem pengkaderan. Kegagalan itu perlu dilakukan evaluasi untuk dimantapkan kembali, sehingga pada arena politik berikutnya dapat sukses. Sejauh mana implementasi dari implementasi pengkaderan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berikut wawancara peneliti dengan  Ilham Amran salah seorang kader DPC  Partai Gerindra Kota Ambon pada 18  Oktober 2015 di Ambon bahwa :

       “Implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dapat dilakukan oleh para kader partai dalam mengelolah organisasi partai sesuai dengan struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC.  Selanjutnya implementasi itu juga dapat direalisasikan melalui event-event politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah. Salah satu implementasinya yakni keberhasilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dalam meraih 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon.”



                 Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dapat dilakukan oleh para kader partai dalam mengelolah organisasi partai sesuai dengan struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC.  Selanjutnya implementasi itu juga dapat direalisasikan melalui event-event politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah. Salah satu implementasinya yakni keberhasilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dalam meraih 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon.



D.      Output Dari Sistem Kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)

Selain melakukan proses rekrutmen, di dalam tubuh parpol perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (knowledge) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Tugas utama yang diemban parpol dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan “diadu” dengan parpol lain melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luaslah yang merupakan asset berharga partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan.

Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.

Disamping itu dengan kaderisasi yang baik, maka outpunya akan bermuara pada pencapaian kesuksesan partai pada berbagai arena politik seperti pemilu legislative, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, sasaran dari sistem pengkaderan yang baik yang dilakukan oleh partai politik adalah output yang didapatkan dengan baik pula dari sistem pengkaderan. Tentang hal dimaksud berikut wawancara peneliti  dengan peneliti dengan Phil Latumaerisa Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 14 Juli 2014 di Ambon bahwa :

“Hasil yang kami rasakan dari sistem kaderisasi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon teruji dalam momentum-momentum pemilu. Salah satunya dalam pemilu legislatif, dimana DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon melalui pemilu legislative 2014. Hal ini menandakan ada korelasi yang signifikan dengan sistem kaderisasi yang kami lakukan, dimana mampu menopang keberhasilan kita dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, hasil yang di rasakan dari sistem kaderisasi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon teruji dalam momentum-momentum pemilu. Salah satunya dalam pemilu legislatif, dimana DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon melalui pemilu legislative 2014.  Hal ini menandakan ada korelasi yang signifikan dengan sistem kaderisasi yang kami lakukan, dimana mampu menopang keberhasilan kita dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon.

Fakta menunjukan bahwa, dengan seringnya dilakukan sistem pengkaderan melalui pendidikan dan latihan kader, akan berimplikasi terhadap keberhasilan partai politik dalam arena-arena nasional maupun lokal, seperti pemilu legislative, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Atas dasar itu, pertain politik pun menyadarinya dengan memberikan perhatian yang serius melalui pendidikan dan pelatihan. Menyangkut dengan hal ini berikut wawancara peneliti dengan  Rustam Latupono Sekrtaris  DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon pada 16 Juli 2015 di Ambon, bahwa :

“Saya kira aspek determinan yang menopang keberhasilan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon dalam berbagai arena politik yakni, sistem pengkaderan yang baik, dimana output dari sistem pengkaderan ini adalah keberhasilan yang dicapai oleh DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon. Salah satu output dari sistem pengkaderan itu yakni, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon sukses dalam Pemilu 2014, dengan berhasil meraih 4 (empat) kursi dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya meraih 2 (dua) kursi. Ini menandakan output dari sistem pengkaderan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon berdampak positif dengan keberhasilan yang diraih partai ini pada Pemilu 2014 lalu.”



Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, aspek determinan yang menopang keberhasilan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon dalam berbagai arena politik yakni, sistem pengkaderan yang baik, dimana output dari sistem pengkaderan ini adalah keberhasilan yang dicapai oleh DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon. Salah satu output dari sistem pengkaderan itu yakni, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon sukses dalam Pemilu 2014, dengan berhasil meraih 4 (empat) kursi dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya meraih 2 (dua) kursi. Ini menandakan output dari sistem pengkaderan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon berdampak positif dengan keberhasilan yang diraih partai ini pada Pemilu 2014 lalu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Setelah pada Bab IV diuraikan tentang aspek-aspek yang mencakup Studi Pendidikan Politik Di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon,  pada Bab V ini merupakan bab penutup  dari   (a) kesimpulan dan (b) saran.



A.      Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapan dikemukakan sebagai berikut :

a.    Sistem pengkaderan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dilakukan melalui rekrutmen kader yang disesuaikan  dengan ketentuan yang berlaku didalam  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),  yang dilakukan dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang dalam tubuh partai. Dimana anggota partai biasa diikutkan dalam bentuk sistem pengkaderan dasar, dan anggota partai yang sedang menduduki kepengurusan partai, maka akan diikutkan  dalam sistem pengkaderan  tingkat pimpinan.

b.    Peningkatan kapasitas kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar kader partai memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Sehingga tatkala mengelolah partai, para kader-kader partai itu, dapat mengimplimentasikannya secara baik. Bahkan mereka juga akan dapat mengimplementasikannya melalui pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, dengan mampu menuai hasil yang positif dengan sukses untuk menggapai jabatan legislatif dan kepala daerah.

c.    Implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dipraktekkan langsung oleh kader partai dalam mengelolah partai sesuai dengan jenjang struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC. Hal ini kemudian dikonkritkan lagi dalam arena-arena politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah.  Salah satu implementasinya yakni keberhasilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dalam meraih 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon.

d.   Hasil yang di rasakan dari sistem kaderisasi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon teruji dalam momentum-momentum pemilu. Salah satunya dalam pemilu legislatif, dimana DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kota Ambon melalui pemilu legislative 2014.  Hal ini menandakan ada korelasi yang signifikan dengan sistem kaderisasi yang kami lakukan, dimana mampu menopang keberhasilan kita dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon.

B.       Saran

Adapun  saran  dari penelitian ini dapan dikemukakan sebagai berikut :

a.    Sistem pengkaderan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Ambon dilakukan melalui rekrutmen kader yang disesuaikan  dengan ketentuan yang berlaku didalam  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),  yang dilakukan dengan sistem berjenjang mengikuti struktur keanggotaan seseorang dalam tubuh partai harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini akan bermanfaat dengan terpenuhinya kapasitas kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Ambon yang baik.

b.    Peningkatan kapasitas kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan harus lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya  akan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kader partai yang memadai. Sehingga tatkala mengelolah partai, para kader-kader partai itu, dapat mengimplimentasikannya secara baik.

c.    Implementasi dari sistem kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Ambon dipraktekkan langsung oleh kader DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon dalam mengelolah partai sesuai dengan jenjang struktur kepengurusan dari pimpinan anak caban (PAC), ranting, sampai dengan DPC harus lebih ditingkatkan lagi.  Sehingga akan membantu keberhasilan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon dalam arena pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah.

d.   Output dari sistem kaderisasi yang dilakukan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon harus ditingkatkan lagi. Sehingga bisa menuai  keberhasilan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kota Ambon dalam momentum-momentum pemilu legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Almond. Dalam Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Pengantar , Liberti, Jogjakarta
Adreansyah, 2011. Makna dari Kaderisasi, http://adreansyah.blogspot.com
Alfian. 2011. Dalam Mashuri Pendidikan Politik, http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

BPS. 2006. Kota Ambon Dalam Angka 2005-2006, BPS, Ambon

Corry dan Abraham Dalam Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum, Liberti, Jogjakarta

Gatara, Said, A.A. dan Said Dzulkiah,  Muhammad. 2007.  Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Pustaka Setia Bandung

Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Pengantar , Liberti, Jogjakarta

Harun, Rochajat dan Sumarno. 2006. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar, CV. Mandar Maju, Bandung

Hamid, Farhan, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik, Kemitraan Jakarta

Irish dan Frank. Dalam Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum, Liberti, Jogjakarta

Kartono, Kartini. 2011. Dalam Mashuri Pendidikan Politik, http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Kartaprawira, Rusadi. 2011. Dalam Mashuri Pendidikan Politik, http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Kompas. 2004. Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, Kompas, Jakarta


__________2004. PartaiPartai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, Kompas, Jakarta

Mashuri. 2011 Pendidikan Politik, http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Neumman. Dalam Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Pengantar , Liberti, Jogjakarta

Putra, Fadila. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Reaslisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003, Pustaka Pelajar, Jogyakarta

Poerbopranoto. Dalam Hamid, Farhan, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik, Kemitraan Jakarta

Sukarna. 1990. Sistem Politik, Citra Aditya Bakti, Bandung

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, P.T.Garsindo, Jakarta

______________.2011. Dalam Mashuri Pendidikan Politik, http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Soltau. Dalam Haryanto. 1984. Partai Politik, Suatu Pengantar , Liberti, Jogjakarta


Yin, Robert K. 2005.  Studi Kasus, Desain dan Metode, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zuhdi, Muslim. 2011. Kaderisasi, Proses Melahirkan Kader Pemimpin Terbaik Partai Demokrat Sumsel, http://www.musliminzuhdi.com

Majalah/Surat Kabar

Analisis Mingguan P2D, Vol.1/No.13, Minggu III/2007

Harian Sindo, 15/05/2007

ABSTRACT

Agusthinus K. Uniwaly: Study of Political Education in Indonesia Movement Party Ambon: Supervisor I: Drs. J. Madubun, M.Si, Supervisor II: Muhtar, S.Sos, MA



This research was conducted in the Council Secretariat Branch Pengrus Indonesia Movement Party Ambon, which uses a single variable (monovariat), by making a resource as key informants, primary, and an additional informant, with four indicators include: (a) the system cadre Indonesia Movement Party , (b) increase the cadre kaspitas Indonesia Movement Party, (c) regeneration system mplementasi Indonesia Movement Party, and (d) output of the system regeneration Indonesia Movement Party. From the results showed that:

Cadre system in Indonesia Movement Party Ambon done through recruitment of cadres adjusted to conditions prevailing in the party, which is done with a tiered system follows the structure of a person's membership in the party. Where the ordinary party members included in the form of a basic cadre system, and a member of the party occupying the management of the party, it will be included in system-level leadership cadre.

Increased capacity Greater Indonesia Movement Party cadres Ambon Ambon City through education and training. This is done so that the party cadres have the capacity of human resources are adequate. So when managing the party, the party cadres can execute properly. In fact, they also will be able to implement it through the legislative elections and local elections, with reaping positive results reach a legislative and local leaders.

Implementation of the system regeneration Indonesia Movement Party Ambon practiced party cadres in managing the party in accordance with the level of the management structure of the leadership subsidiary, branch to branch board. It is dikonkritkan again in the legislative elections, presidential elections, and local elections. One of the successful implementation of the Great Indonesia Movement Party Ambon City won four seats in the Legislative Council elections Ambon City in 2014.

Results of regeneration system in Indonesia Movement Party Ambon tested in momentum elections. One of them in the legislative elections, in which the Great Indonesia Movement Party Ambon get four seats in the House of Representatives general election the city of Ambon in 2014. This indicates that there is a significant correlation with the regeneration system is done, which is able to sustain the party's success in reaching 4 seats in the Legislative Council elections Ambon City in 2014. Key words: political education, IndonesiaMOVEMENT PARTY


PERNYATAAN



            Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini tidak ada atau tidak sama sebagai karya tulis (skripsi) yang pernah diajukan untuk memperoleh derajat Kesarjanaan (S1) di perguruan tinggi manapun sepanjang pengetahuan penulis sebagai hasil karya atau pendapat orang lain yang ditulis  atau diterbitkan tentang hal ini, terkecuali secara tertulis dalam naskah ini yang penulis sebutkan dalam lembaran daftar pusataka skripsi ini.

            Demikian pernyaan ini saya buat. Dan apabila dikemudian hari, ada pihak lain merasa karya ini sebagai hasil PLAGIAT maka saya bersedia menerima sanksi secara akademik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.



Ambon ,     Agustus  25
 P e n u l i s





    Agusthinus K. Uniwaly
     Nim. 2011-23-148